Pekik “merdeka!” begitu sangat menggetarkan. Beda zaman, beda nuansanya. Maka, pemaknaan kata merdeka menyesuaikan konteks kekinian. Bagi koruptor, merdeka itu tobat dari perilaku merampok uang negara. Siap hidup sederhana adalah merdekanya para pejabat negara. Lantas, apa sejatinya makna merdeka bagi para guru?
Di akhir abad ke-19, saat bangsa Indonesia tengah berjuang merebut kemerdekaan, profesi guru kurang dihargai dibandingkan posisi administratif di pemerintahan Hindia Belanda. Itulah faktanya. Namun, para guru tak mati angin. Mereka tak tinggal diam dan meratapi realitas. Mereka tegar berjuang menjadi aktor intelektual yang mengemban misi mulia, mencerdaskan saudara sebangsa setanah air.
Tuntutan dan kritik para guru untuk menghapuskan diskriminasi pendidikan di zaman penjajahan dilancarkan lewat “dunia kata” melalui penerbitan majalah-majalah pendidikan, seperti Soeleoeh Pengadjar di Probolinggo (terbit pertama tahun 1887) dan Taman Pengadjar di Semarang (terbit tahun 1899-1914).
Majalah-majalah pendidikan memainkan peran yang signifikan dalam mengartikulasikan cita-cita guru pribumi. Persis menjelang akhir abad ke-19, klub Mufakat Guru, perkumpulan guru paling berpengaruh terbentuk di berbagai kabupaten dan kawedanan di Jawa. Perkumpulan ini lahir dengan satu tujuan pokok, membuka jalan bagi para guru untuk bersatu dan berdiskusi mengenai permasalahan dan isu kemajuan (kemajuan pendidikan, kehormatan, dan keberhasilan dalam hidup).
Para guru gigih melahirkan “bangsawan pikiran”. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menguasai pengetahuan dan memiliki pencapaian hidup dari kalangan priayi rendahan dan nonbangsawan. Tanda baru kehormatan sosial dan bentuk perlawanan terhadap hegemoni “bangsawan usul” yang diciptakan penjajah.
Sejarah Indonesia mencatat, “kaum terpelajar” atau “pemuda pelajar” menjemput takdirnya sendiri menjadi pemain penting yang punya kontribusi signifikan dalam merebut kemerdekaan. Tak terbantahkan, di balik lahirnya kaum terpelajar, ada peran guru yang amat strategis memainkan lakonnya.
Selesaikah perjuangan guru di hari ini? Bung Karno pernah berpesan, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Akan tetapi, perjuanganmu akan jauh lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Pernyataan ini melintas zaman. Realitasnya amat kontekstual dengan potret perjuangan guru di hari ini.
Harkat guru jatuh di titik nadir. Itu terjadi sejak bangsa ini berdaulat. Tata kelola guru tak pernah menjadi agenda penting dan mendesak dalam skema program pembangunan. Apa buktinya? Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan dibubarkan, itu satu bukti. Bukti lain, munculnya gelar pahlawan tanpa tanda jasa, untuk apa dan siapa gelar itu?Sungguh gelar yang merendahkan profesi guru.
Pesannya tersirat, jadi guru itu mulia meski tanpa tanda jasa. Saking mulianya, tak dibayar atau dibayar alakadarnya pun tak jadi soal. Ketika hak hidup guru tak mencukupi, omong kosong bicara profesionalitas. Memiskinkan satu guru, tak berperikemanusiaan. Memiskinkan ribuan bahkan jutaan guru, itulah kebijakan.
Kalau di zaman perjuangan kemerdekaan, guru tak dibayar negara, wajar. Situasinya memenuhi syarat rasionalitas. Saat itu negara tak punya uang kas dan tujuan orang menjadi guru pun tanpa pamrih, murni untuk ikut andil bagian sebagai “insan cendekia” dalam episode perjuangan kemerdekaan danbukan untuk berebut mendapatkan tunjangan ‘sertifikasi’ dari kaum penjajah.
Namun, jika hari ini masih ada dan banyak guru sulit mencukupi kebutuhan daruratnya, bukankah ini bentuk penjajahan era baru? Apatah pula ada guru yang hidup lebih dari cukup tapi tak bisa berikan kontribusi untuk pendidikan anak negeri? Memilukan.
Dulu, kalau guru tak pilih bersikap patriotik, ada peluang untuk jadi komprador penjajah. Mau untung atau buntung? Pilih jadi pahlawan atau pengkhianat bangsa? Hitam atau putih, posisi terpapar jelas. Kini, kekhawatiran terbesar publik adalah soal apa tujuan hakiki seorang anak bangsa hendak jadi guru. Ada wilayah abu-abu, tidak hitam, putih juga bukan. Tiada kejelasan cita-cita dan tujuan memilih peran sebagai guru dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.
Enam puluh sembilan tahun Indonesia merdeka, mampukah guru-guru Indonesia menghadirkan spirit proklamasi dalam desah nafas perjuangannya? Bung Karno pernah berkata lagi, “Semangat proklamasi mewujud dalam sikap rela berkorban, membangun bangsa, dan menjaga persatuan.”
Data dari sebuah laporan World Bank bertajuk “Reformasi Guru di Indonesia: Peran Politik dan Bukti dalam Kebijakan” menarik untuk dicermati. Pertama, minat anak muda Indonesia untuk menjadi guru semakin meningkat. Apa sebab? Skema kebijakan pemerintah tentang kenaikan gaji guru mengakibatkan peningkatan jumlah mahasiswa program kependidikan dari 200.000 (2005) menjadi di atas 1 juta (2012).
Di sisi lain, sebagian besar guru terdorong untuk memenuhi kualifikasi akademik S1 sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam UU No. 14 Tahun 2005. Di tahun 2005 hanya ada 23 persen guru telah tersertifikasi. Jumlah guru tersertifikasi pun meningkat menjadi 63 persen di tahun 2012.Hal yang berbahaya dari fenomena ini, ketika semua orang ingin jadi guru hanya karena tergiur “angin surga” dari pemerintah. Kalau tiba-tiba kebijakan ini ditiadakan, masih teguhkah hendak menjadi guru dan siap berkorban untuk bangsa?
Berikutnya, bukti bahwa strategi kebijakan pendidikan kita tak efektif, program sertifikasi tak berhasil meningkatkan kompetensi guru maupun hasil belajar siswa. Tegasnya, tak ada penilaian berbasis kinerja yang valid, objektif, dan berkelanjutan. Fokus program masih sekadar untuk “membesarkan hati” para guru lewat pemberian berbagai tunjangan secara dramatis, belum sungguh-sungguh memuliakan profesi guru. Kebijakan reaktif masih kerap terjadi untuk merespon tuntutan publik.
Masih adakah semangat rela berkorban pada diri guru-guru Indonesia? Pasti ada. Mereka adalah guru-guru yang meski hidup pas-pasan atau bahkan kekurangan, mereka tetap berkhidmat untuk mencerdaskan anak bangsa. Mereka relatif sering dijumpai di daerah-daerah pelosok dan perbatasan negeri. Guru yang kurang beruntung hadir pula di pusat-pusat kota. Kalau ada sebagian guru sudah hidup lebih dari cukup, tapi masih tak sepenuh hati mendidik anak-anak negeri, nikmat yang mana lagi yang sudah kau dustakan? Demi kepentingan pribadi dan kelompok, jangan pernah korbankan bangsa ini.
Jika guru hendak bercita-cita membangun bangsa, jangan hanya berteriak lantang saat hak pribadi terkebiri. Saat kepentingan anak bangsa tergadai (misalnya kasus Ujian Nasional, Kurikulum 2013, dan tawuran pelajar yang tak berujung), mengapa sebagian besar guru-guru Indonesia tetap diam? Mengapa pula tak bela hak teman-teman gurulainnya yang hidup tak seberuntung dirinya? Masih adakah rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama guru-guru Indonesia?
Masalah guru, dahulu dan kini,jelas beda. Esensinya, guru jangan mau dijajah. Guru harus merdeka. Jelas sudah, musuh guru di zaman kemerdekaan adalah kaum penjajah. Hari ini, guru punya dua musuh terbesar, dirinya sendiri dan pengambil kebijakan. Bisakah dia atasi ketidakjelasan cita-citanya. Apakah menjadi guru untuk sekadar memenuhi ‘nafsu dunia’ atau sungguh-sungguh mendidik anak negeri?
Perlu dipahami pula, pengambil kebijakan itu bukan pemilik negeri, tetapi sama seperti kita, rakyat Indonesia. Bedanya, mereka diberi amanah untuk mengelola kebijakan pendidikan di negeri ini. Tetap kritis jika kebijakan mereka keliru dan jangan punya mental ABS (Asal Bapak Senang). Sekecil apa pun kekeliruan para pengambil kebijakan, dampaknya bisa merusak anak-anak bangsa. Merdekakan diri dari sikap egois, hedonis, dan cari muka pada atasan. Jangan sampai kita lebih setia melayani atasan daripada anak-anak didik kita.
Di tangan guru yang tepat, masalah bisa menjadi kesempatan terbaik untuk membangun bangsa. Sebaliknya, di tangan guru yang salah, kesempatan pun bisa berubah jadi masalah. Guru di zaman perjuangan kemerdekaan mampu lahirkan orang-orang besar, gagasan besar, dan mampu merawat Indonesia sebagai bangsa yang besar. Tantangan buat para guru Indonesia di zaman reformasi, mampukah lahirkan kembali orang-orang besar dan gagasan besar untuk merawat Indonesia? Akankah anak-anak muda masa kini tergerak hatinya untuk menjadi guru merdeka yang tekun dan serius mendidik?
Penulis:
Asep Sapa’at, Co-Founder Character Building Indonesia, Aktivis Sekolah Guru Indonesia.
Kontak: syafaat_makmalian(at)yahoo(dot)com, @sapaatholic (twitter).
