Berbagi pengetahuan, dari mana saja, dari siapa saja, untuk semua

Mengukur Ekonomi Negara Kaya dan Negara Miskin

Apa yang membuat suatu negara dianggap lebih makmur dari sebelumnya atau dari negara lain? Mengapa Jepang dianggap sebagai keajaiban ekonomi? Atau mengapa akhir-akhir ini turis dari dari Cina makin banyak ditemui di mana-mana? Pertanyaan-pertanyaan itu terkait dengan sebuah kata yang akan kita bahas di sini, GDP.

Suatu negara dapat dinilai lebih makmur dari sebelumnya atau dari negara lain antara lain jika nilai GDP-nya per penduduknya naik dari sebelumnya atau lebih tinggi dibandingkan dengan negara pembanding. Jepang dianggap sebagai keajaiban ekonomi karena sejak masa setelah perang berhasil menggandakan GDPnya hampir 75 kali dalam 30 tahun (dari 14,2 pada 1951 menjadi 1040,1 milyar dolar AS pada 1980). Sementara itu, GDP Cina rata-rata naik sekitar 10% dalam 30 tahun terakhir ini.

GDP, singkatan dari Gross Domestic Product, yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Produk Domestik Bruto atau PDB, adalah salah satu ukuran kinerja ekonomi sebuah negara. Mengapa suatu negara perlu mengetahui GDP-nya? Salah satu manfaat GDP adalah, bersama indikator ekonomi yang lain, dapat dijadikan alat ukur keberhasilan suatu pemerintahan. Selain itu saat ini GDP juga dapat dianggap sebagai indikator ekonomi paling penting karena sifatnya yang menyeluruh dan menjadi muara ataupun sumber dari kebanyakan ukuran-ukuran kinerja ekonomi lain seperti inflasi, angka pengangguran, dan sebagainya.

Apa yang sebenarnya terkandung dalam GDP?

Dari namanya ada 3 elemen GDP yang dapat kita uraikan satu per satu. Pertama, “gross” berarti kasar sehingga dapat dibayangkan akan ada pengurang untuk menjadi angka yang lebih bersih. Dari penurunan angka kasar inilah nantinya kita bisa melihat bahwa sebenarnya GDP benar-benar dekat dengan kehidupan orang per orang. Kedua, “domestic” berarti GDP berkaitan dengan wilayah, atau negara yang merupakan wilayah dengan otoritas tertinggi. Ketiga, “product“, dari mana bisa kita simpulkan bahwa GDP mengukur produksi, capaian, keluaran, atau hasil. Dengan demikian lebih tepatnya GDP didefinisikan sebagai total nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada periode waktu tertentu.

Kemudian bagaimana kita menghitung nilai barang dan jasa yang diproduksi ini? Saat ini disepakati bahwa nilai barang dan jasa dilihat dari harga pasarnya, atau harga yang dibayarkan oleh pengguna untuk dapat menikmati barang dan jasa tersebut. Penghitungan nilai tersebut dapat didekati dari 2 arah, yaitu dari sisi pendapatan atau sisi pembayaran, yang akan menghasilkan angka yang sama. Mungkin akan terpikir betapa rumitnya menjumlahkan pendapatan atau pembayaran atas seluruh barang dan jasa dalam suatu negara, setiap tahun. Tentunya tidak mungkin kita benar-benar menghitung satu persatu barang dan jasa tersebut, sehingga dapat dilakukan suatu metode tertentu seperti mengambil sampel/contoh melalui survei sebagai bahan menghitung nilai keseluruhan. Tidak tertutup kemungkinan adanya kekeliruan dalam penghitungan ini. Namun demikian apabila metode statistik yang dipakai cukup valid, maka secara umum kekeliruan yang terjadi tidak akan terlalu besar. Selain itu agar dapat dilakukan perbandingan antarnegara, perlu ada kesepakatan secara internasional agar cara-cara penghitungan tersebut dilakukan sesuai standar yang sama. Saat ini sistem pengukuran yang disepakati adalah System of National Account (SNA) atau Sistem Neraca Nasional dari PBB.

Angka GDP dapat disajikan dalam beberapa bentuk, antara lain nominal, riil, dan per kapita. GDP nominal adalah angka GDP sesuai dengan nilai uang saat itu. GDP riil menghitung GDP dengan memperhitungkan perubahan nilai uang yang disebabkan oleh inflasi/deflasi (naik/turunnya harga barang). Sedangkan GDP per kapita adalah angka GDP dibagi dengan total penduduk, sehingga mencerminkan angka kemakmuran tiap orang.

Dalam perhitungan GDP banyak pengabaian terpaksa dilakukan. Salah satu contoh transaksi yang diabaikan adalah barang dan jasa yang dihasilkan dan digunakan sendiri, seperti makanan yang dimasak di rumah sendiri, atau menjahit baju sendiri. Namun demikian ada salah satu jenis transaksi semacam itu yang dimasukkan dalam perhitungan GDP, yakni nilai jasa tinggal di rumah sendiri. Nilai jasa tersebut diasumsikan sama dengan harga sewa rumah yang akan dibayar penyewa sekiranya rumah tersebut disewakan. Nilai asumsi semacam ini disebut imputed value. Metode imputed value juga diterapkan pada barang dan jasa yang tidak ada nilai pasarnya, seperti layanan umum yang disediakan secara gratis oleh pemerintah. Nilai jasa pemerintah semacam ini dihitung dari harga perolehannya, yakni berapa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk menyediakan barang atau jasa tersebut.

Selain itu ada beberapa contoh kegiatan ekonomi yang dikecualikan dari perhitungan GDP. Salah satunya jual beli barang bekas. Seperti kita ketahui barang bekas seringkali masih sangat bernilai, bahkan ada barang bekas yang nilainya makin lama tinggi, misalnya benda-benda koleksi. Mengapa penghitungan GDP mengecualikan nilai barang bekas? Karena pada hakekatnya tidak ada barang baru yang diproduksi, dan meningkatnya harga barang bekas dapat dianggap sebagai transfer pendapatan, yakni dari pembeli ke penjual, dengan demikian secara agregat nilai barang dan jasa dalam negara tersebut tidak bertambah ataupun berkurang. Satu lagi perputaran barang dan jasa yang sulit dimasukkan dalam penghitungan GDP adalah barang dan jasa yang berputar di sektor informal, atau biasa disebut underground economy. Negara berkembang umumnya memiliki sektor informal cukup besar, sehingga perbandingan angka GDP resmi antara negara berkembang dan negara maju seringkali menjadi bias. Di Indonesia sektor informal contohnya pedagang asongan, tukang ojek, usaha rumahan dan sebagainya, usaha yang menghasilkan nilai tambah namun tidak resmi tercatat.

Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana angka GDP dapat mempengaruhi hidup kita secara pribadi. Seperti kita bahas di awal, GDP adalah angka kasar. Dari situ bisa didapat ukuran-ukuran lain yang lebih khusus yang akhirnya akan sampai pada ukuran kemakmuran setiap orang. GDP apabila kita tambahkan dengan nilai bersih pendapatan dan pengeluaran warga Indonesia yang diterima dan dibayarkan di luar negeri dan kita kurangkan dengan nilai bersih yang diterima/dibayarkan warga asing di Indonesia, maka akan kita dapatkan angka yang disebut Gross National Product (GNP). Dengan kata lain GDP berdasarkan teritori, sedangkan GNP berdasarkan status kependudukan.

Dari GNP, apabila dikurangkan biaya depresiasi, yakni surutnya nilai barang dan jasa dalam satu periode, maka kita dapatkan angka yang disebut Net National Product (NNP). Jadi NNP merefleksikan nilai barang dan jasa secara lebih intrinsik, bukan hanya berdasarkan harga. Dari NNP kita berlanjut pada apa yang disebut National Income (NI) dimana perbandingan keduanya menggambarkan perbedaan dari nilai yang dibayarkan pengguna barang dan jasa (angka NNP) dengan nilai yang diterima penyedia barang dan jasa (angka NI). Perbedaan ini timbul dari adanya pajak atas barang dan jasa yang disetorkan kepada pemerintah. Dengan demikian, sebenarnya nilai tersebut tidak benar-benar hilang dari agregat ekonomi suatu negara, melainkan hanya berpindah kantong saja. Dari angka NI ini kemudian dapat dihitung Personal Income (PI) atau pendapatan pribadi, yakni nilai NI setelah dikurangkan dengan pendapatan yang diterima entitas non individu, atau pembayaran dari individu kepada entitas non individu. Yang terakhir, dari angka PI, berapa yang benar-benar bisa kita dibelanjakan, disebut dengan Disposable Income (DI), yaitu PI setelah dikurangi kewajiban pajak penghasilan pribadi.

GDP dan Ukuran Pendapatan Lainnya.

GDP dan ukuran pendapatan lainnya.

Selanjutnya untuk mengukur kemakmuran suatu negara apakah pemerintah hanya perlu peduli pada angka GDP saja? Selain angka GDP umumnya pemerintah juga memperhatikan seberapa meratanya penyebaran kemakmuran tersebut. Misalnya jika pendapatan terkumpul pada suatu kelompok kecil saja maka walaupun angka GDP tinggi kemungkinan jumlah orang miskin masih banyak. Untuk itu ada ukuran lain yang tidak kalah penting misalnya Poverty Index (ukuran kemiskinan) dan GINI Coefficient (ukuran pemerataan). Selain itu akhir-akhir ini juga muncul ukuran kemakmuran yang sifatnya lebih luas, seperti Gross National Happiness (GNH), yang mempertimbangkan unsur-unsur penyumbang kualitas hidup yang lain seperti kualitas budaya dan lingkungan.

Bahan bacaan:

Penulis:
Yogi Rahmayanti, doktor ekonomi dari Universitas Osaka, Jepang, serta pegawai Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Jakarta. Kontak: rahmayantiyogi(at)yahoo(dot)com.